Makalah Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Ini contoh Makalah yang menjadi tugas dari pak Abdi juga :D

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmatnya dan karunianya, kami dapat menyelesaikan makalah  ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Makalah ini disusun untuk para pembaca dapat memperluas pengetahuan tentang "PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA" dan juga untuk memenuhi sebagian tugas PKN.

Kami menyadari, meskipun kami telah berusaha untuk menyempurnakan makalah ini, namun ternyata masih banyak kekurangan. Karena itulah kami  memohon maaf  kepada pembaca atas kekurangan-kekurangan kami dalam makalah ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman kami.

Sampit, 08 September 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..........................................................................................................................i

Daftar isi....................................................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................

1.1  Latar Belakang....................................................................................................................

1.2  Rumusan Masalah.............................................................................................................

1.3  Tujuan Penulisan...............................................................................................................

BAB II PEMBAHASN

2.1 Sejarah Perumusan Pancasila................

2.2 Perbedaan Ideologi Terbuka dan Tertutup

2.3 Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

2.4 Pancasila Sebagai Sumber Nilai

2.5 Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

2.6 Bersikap Positif Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

Daftar Pustaka

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Perjalanan hidup suatu bangsa sangat tergantung pada efektivitas penyelenggaraan Negara. Pancasila sebagai dasar Negara merupakan dasar dalam mengatur penyelenggaraan Negara di segala bidang, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun hankam. Era global menuntut kesiapan segenap komponen bangsa untuk mengambil peranan sehingga dampak negative yang muncul dapat segera diantisipasi.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideologi negara, diharapkan mampu menjadi filter untuk menyerap pengaruh perubahan zaman di era globalisasi saat ini. Keterbukaan ideologi pancasila terurtama ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual. Ideologi negara merupakan hasil refleksi manusia atas kemampuannya mengadakan distansi (menjaga jarak) dengan dunia kehidupannya. Antara ideologi dan kenyataan hidup masyarakat terdapat hubungan dialektis, sehingga terjadi pengaruh timbal balik yang terwujud dalam interaksi yang disatu pihak memacu ideologi agar makin realistis dan di lain pihak mendorong masyarakat agar makin mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat dan juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Dengan demikian, terlihat bahwa ideologi bukanlah sekedar pengetahuan teoritis belaka, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak boleh berubah, namun dalam pelaksanaannya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap kurun.

1.2  Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini :

1.      Ceritakan sejarah perumusan pancasila

2.      Bedakanlah antara ideologi tertutup dan ideologi terbuka

3.      Jelaskan makna pancasila sebagai ideologi terbuka

4.      Jelaskan apa yang di maksud dengan pancasila sebagai sumber nilai

5.      Jelaskan apa yang di maksud dengan pancasila sebagai paradigma pembangunan

6.      Sebutkan beberapa contoh sikap positif kita terhadap pancasila sebagai ideologi terbuka

1.3  Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah :

1.      Untuk menyelesaikan tugas makalah

2.      Untuk mengetahui tentang pancasila sebagai ideologi terbuka

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1  Sejarah Perumusan Pancasila

Sebagai ideologi negara, rumusan pancasila tidak muncul begitu saja. Rumusan tersebut mengkristal melalui pergumulaan panjang.

Berdasarkan catatan sejarah upaya perumusan pancasila terkait erat dengan upaya bangsa Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaannya. Adapun proses gambarannya dan isi perumusannya akan dibahas secara ringkas dalam uraian berikut.

a.      Perumusan pancasila dalam persidangan BPUPKI

Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan, pada tanggal 28 Mei 1945 dibentuk badan penyelidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai. Badan ini terdiri dari 62 anggota. Ketuannya seorang bekas ketua Budi Utomo, yaitu dr. Radjiman Widiodiningrat. Ia didampingi oleh dua orang wakil ketua, masing-masing seorang berkebangsaan jepang dan seorang Indonesia.

Tugas BPUPKI adalah mempertimbangkan masalah-masalah pokok dan kemudian merumuskan rencana-rencana pokok bagi Indonesia Merdeka. BPUPKI mengadakan dua kali sidang, yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, dan yang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945.

·         Sidang Pertama BPUPKI

Dalam sidang pertama dr. Radjiman meminta kepada anggota BPUPKI untuk mengemukakkan pandangan tentang apa yang akan dijadikan Dasar Indonesia Merdeka. Yang dimaksud ialah suatu “Philosophische grondslag” atau dasar falsafah, yaitu pikiran sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan “gedung” Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.

Sebagai tanggapan atas permintaan ketua BPUPKI, para anggota BPUPKI mengemukakkan pendapatnya mengenai dasar Indonesia merdeka. Tiga orang mendapatkan kesempatan untuk mengemukakkan pendapatnya. Muhammad Yamin mengusulkan sebagai dasar negara, sebagai berikut:

1)      Ketuhanan yang Maha Esa

2)      Kebangsaan persatuan Indonesia

3)      Rasa kemanusiaan yang adil dan beradap

4)      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5)      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Sementara itu, dalam pidato tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengemukakkan pokok-pokok sebagai berikut :

1)      Negara Indonesia Merdeka hendaknya merupakan nmegara nasional yang bersatu dalam arti totaliter atau integralistik.

2)      Tiap warganya dianjurkan agar takluk kepada Tuhan, tetapi urusan agama hendaknya terpisah dari urusan negara dan diserahkan kepada golongan-golongan yang bersangkutan.

3)      Dalam susunan pemerintahan negara harus dibentuk suatu Badan Permusyawaratan agar pimpinan negara dapat tersatu jiwa dengan wakil-wakil rakyat secara terus menerus.

4)      Sistem ekonomi Indonesia hendaknya diatur berdasarkan asas kekeluargaan, sistem tolong-menolong, dan sistem kooperasi.

5)      Negara Indonesia yang berdasar atas semangat kebudayaan Indonesia yang asli, dengan sendirinya bersifat Negara Asia Timur Raya.

Kemudian pada tanggal 1 Juli 1945  Soekarna menyampaikan pidatonya dan pidato itu mendapat sebutan Pidato Lahirnya Pancasila. Pancasila yang diusulkan Soekarno dirumuskan sebagai berikut:

1)      Kebangsaan

2)      Internasionalisme

3)      Mufakat dan Demokrasi

4)      Kesejahteraan Sosial

5)      Ketuhanan yang Maha Esa

·         Piagam Jakarta

Setelah sidang satu BPUPKI, berlangsung pertemuan di luar sidang. Pertemuan itu dilakukan oleh para anggota BPUPKI yang tinggal di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Pertemuan itu dimaksudkan untuk menjembatani perbedaan antara golongan nasionalis dan islam. Dalam pertemuan itu, diupayakan kompromi antara kedua belah pihak mengenai rumusan dasar negara bagi negara Indonesia Merdeka.

Pada kesempatan itu sebuah panitia, yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan, dibentuk untuk merumuskan kesepakatan antara kedua belah pihak. Paniti itu terdiri dari sembilan tokoh nasional yang juga tokoh-tokoh BPUPKI, yaitu:

1)      Soekarno

2)      Mohammad Hatta

3)      Muhammad Yamin

4)      Subardjo

5)      A. A Maramis

6)      Abdul Kahar Moezakhir

7)      Wachid Hasyim

8)      Abikusno Tjokrosujoso

9)      K .H. Agus Salim

Setelah mengadakan pembahasan panitia ini berhasil menetapkan Rencana Pembukaan UUD yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Didalam rancangan itu termuat rumusan kompromi antara pihak islam dengan pihak kebangsaan tentang hubungan antara negara dan agama. Rumusan itu berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Pancasila dalam piagam Jakarta dirumuskan demikian:

1)      Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya.

2)      Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3)      Persatuan Indonesia.

4)      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5)      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

·         Sidang Kedua BPUPKI

Pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, Soekarno selaku ketua Panitia Sembilan melaporkan isi Piagam Jakarta sebagai usul Pembukaan UUD kepada sidang BPUPKI. Ketua BPUPKI kemudian membentuk Panitia Perancang UUD, diketuai oleh Soekarno. Pada 11 Juli 1945, Panitia membicarakan rancangan Pembukaan UUD. Lalu, Ketua membentuk Panitia Kecil beranggotakan 7 orang diketuai oleh Soepomo untuk membentuk rancangan UUD. Hasil kerja Panitia Kecil ini dibicarakan pada 13 Juli 1945 dan diterima oelh Panitia Perancang UUD. Pada tanggal 14 Juli 1945 sidang pleno BPUPKI membicarakan rancangan Pembukaan UUD itu dan menerimanya dengan sedikit perubahan. Pada tanggal 15 Juli 1945, dibicarakan rancangan UUD. Setelah Soekarno dan Soepomo memberikan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, masing-masing anggota memberikan tanggapan. Mengenai agama, timbul perdebatan sengit. Akan tetapi, pada tanggal 16 Juli 1945 rancangan UUD diterima dengan bulat. Dengan demikian, tugas BPUPKI selesai dan badan tersebut dibubarkan setelah menyampaikan hasil kerja dan usulnya tentang pembentukan suatu Panitia Persiapan Kemerdekaan.

b.     Perumusan Pancasila dalam Persidangan PPKI

Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terdiri atas 21 orang. Tugas PPKI adalah melaksankan kemerdekaan Indonesia dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk membentuk suatu negara. Soekarno ditunjuk sebagai Ketua dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua.

Pada tangal 18 Agustus 1945, PPKIbersidang dan mengambil beberapa keputusan penting, yaitu :

§ Mengesahkan Pembukaan UUD;

§ Mengesahkan UUD;

§ Memilih Presiden dan Wakil Presiden;

§ Menetapkan bahwa untuk sementara waktu Presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional

Diantara kesepakatan mengenai perubahan-perubahan yang dilakukan, terdapat satu perubahan penting, yaitu mengenai rumusan sila yang pertama Piagam Jakarta. Anak kelima “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” disepakati untuk dihilangkan. Karena itu, sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa di dalam suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa sebaiknya tidak ditempatkan suatu hal yang hanya mengenai sebagian rakyat Indonesia, sekalipun bagian yang terbesar. Pencoretan anak kalimat itu adalah untuk menjaga persatuan bangsa dan keutuhan seluruh wilayah Indonesia.

2.2  Perbedaan Ideologi Tertutup dan Indeologi Terbuka

IDEOLOGI TERBUKA :

Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Ideologi ini memiliki ciri sebagai berikut:

·         Merupakan kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat (falsafah). Jadi bukan keyakinan ideologis sekelompok orang melainkan kesepakatan masyarakat.

·         Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri, ia milik seluruh rakyat, dan bisa digali serta ditemukan dalam kehidupan mereka.

·         Isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian  mereka.

·         Tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu.

·         Mengahargai pluralitas, sehingga dapat diterima masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama.

IDEOLOGI TERTUTUP :

Ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak, ideology ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

·         Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat.

·         Apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu akan dipaksakan kepada masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma dan berbagai segi masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut.

·         Bersifat Totaliter, artinya mencakup / mengurusi semua bidang kehidupan. Karena itu ideologi tertutup ini cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan sebab kedua bidang tersebut merupakan sarana efektif untuk memengaruhi perilaku masyarakat.

·         Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, hak asasi tidak dihormati.

·         Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut.

·         Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi juga tuntutan konkret dan operasional yang keras,mutlak dan total.

2.3  Pancasila sebagai Ideologi terbuka

Pancasila: Berwatak terbuka

Bertolak dari ciri-ciri sebagaimana dipaparkan diatas, bisa dikatakan bahwa pancasila memenuhi persyaratan sebagai ideology terbuka. Hal itu semakin jelas dari penjelasan berikut.

1.      Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar pada kesadaran masyarakat Indonesia. Pancasila bukan impor dari luar negri,bukan pula suatu idiologi yang dipikirkan oleh satu dua orang pintar, melainkan milik masyarakat Indonesia sendiri sebagai kesadaran dan cita-cita moralnya. Pancasila bukan idiologi milik kelompok tertentu, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia.

2.      Isi pancasila tidak langsung operasional. Pancasila berisi hanya 5 nilai dasar. Kelima nilai dasar itu berfungsi sebagai acuan penyelenggaraan negara. Didalam pancasila hanya berisi nilai dasar, dan penerapan pancasila memerlukan penafsiran. Penafsiran dilakukan untuk mencari implikasi kelima nilai dasar itu bagi situasi nyata. Setiap generasi bangsa Indonesia dapat dan bahkan perlu melakukan penafsiran terhadap pancasila sesuai tantangan kekinian mereka masing-masing. Dengan demikian, pancasila menjadi ideologi yang senantiasa relevan dan aktual.

3.      Pancasila bukan ideology yang memaksa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Pancasila justru menghargai kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Misalnya mengakui kebebasan dan kesamaderajatan manusia tidak hanya meliputi manusia di Indonesia melainkan seluruh umat yang dianggap makhluk Tuhan.

4.      Pancasila juga bukan ideology totaliter. Pancasila tidak dimaksudkan sebagai ideology totaliter, yang mengurusi seluruh segi kehidupan masyarakat. Melainkan, pancasila adalah ideology politik, sebuah pedoman hidup dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara yang mencangkup :

1)      Bagaimana kedudukan agama atau kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan negara.

2)      Bagaimana kedudukan manusia dalam negara.

3)      Untuk siapa negara didirikan.

4)      Siapakah yang berdaulat atas negara dan bagaimana keputusan dalam urusan mengenai negara diambil.

5)      Apa tujuan negara.

5.      Pancasila menghargai pluralitas. Rumusan definitive pancasila dicapai justru karena didorong semangat untuk tetap menghargai pluralitas. Pluralitas menjadi kunci subtansi ideology pancasila. Demikianlah, jelas bahwa pancasila itu sendiri (an sich) adalah ideology terbuka. Pancasila memiliki watak sebagai ideology terbuka.

2.4    Pancasila Sebagai Sumber Nilai

Pancasila sebagai sumber nilai artinya seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral (norma) dan tolok ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia

Menurut Prof. Notonagoro, nilai dapat dibagi menjadi tiga yaitu:
1.Nilai material : berupa benda untuk memenuhi kebutuhan material
2.Nilai Vital : segala seseuatu yang berguna bagi hidup manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas.
3.Nilai kerohanian : berguna bagi rohani manusia, terdiri atas ;

a.Nilai kenyataan (kebenaran) : bersumber pada akal manusia
b.Nilai keindahan (estetika) : bersumber pada rasa manusia
c.Nilai kebaikan (moral) : kehendak/kemauan manusia.
d.Nilai religius (ketuhanan) : kepercayaan/keyakinan manusia, tertinggi dan mutlak.

Dalam Pancasila terkandung tiga Nilai sebagai berikut :

Nilai Dasar : yaitu nilai dalam sila-sila Pancasila, nilai dalam norma dasar (pasal-pasal UUD 1945). Karena merupakan nilai dasar, nilai-nilai itu bersifat bersifat abstrak dan umum. Nilai-nilai itu relative tidak berubah, namun selalu bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu bisa terjadi karena nilai-nilai dasar itu bisa terus-menerus digali dan ditafsirkan ulang makna dan implikasinya. Melalui proses penafsiran ulang tersebut akan didapat nilai-nilai baru yang lebih operasional, sesuai dengan tantangan kekinian bangsa. Nilai-nilai operasional ini bisa berupa nilai instrumental maupun nilai praksis.

Nilai Instrumental : merupakan penjabaran dari nilai dasar. nilai ini berlaku untuk kurun waktu dan kondisi tertentu, lebih bersifat kontekstual (menyesuaikan dengan perkembangan zaman), wujudnya berupa kebijakan/peraturan, strategi, program, organisasi, sistem, rencana.

Nilai instrumental tercantum dalam sebuah dokumen kenegaraan yang menindaklanjuti UUD 1945 dan belum termasuk nilai praksis seperti undang-undang dan banyak peraturan pelaksanaannya. Ada tiga lembaga yang berwenang menyusun nilai instrumental ini yaitu: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (2) Presiden dan (3) Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai lembaga eksekutif, UUD 1945, presiden dapat menindaklanjuti undang-undang yang ada dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaannya.

Sudah tentu peraturan pelaksaaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang menjadi induknya. Jika ternyata bertentangan, peraturan pelaksaan itu batal secara hukum, dan harus dicabut. Pihak yang dirugikan dapat mengadukannya kepada lembaga pengadilan, termasuk kepada pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan sifat negara kita sebagai negara berdasarkan hukum, maka untuk kepastian hukum pada dasarnya nilai instrumental ini harus tertuang secara tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai Praksis : merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu. Nilai ini bersifat dinamis. Penerapan nilai-nilai dalam kenyataan sehari-hari baik oleh lembaga kenegaraan atau organisasi  dan warga negara. Ringkasnya, nilai praksis itu terknadung dalam kenyataan sehari-hari, yaitu cara bagaimana kita melaksanakan nilai pancasila dalam pratik hidup sehari-hari.

2.5                     Pancasila sebagai paradigma pembangunan

                        Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir atau jelasnya sebagaisistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah/tujuan bagi ‘yang menyandangnya’.

      Yang menyandangnya itu di antaranya:

1.      Bidang Politik

2.      Bidang Ekonomi

3.      Bidang Social Budaya

4.      Bidang Hukum

5.      Bidang kehidupan antar umat beragama, Memahami asal mula Pancasila.

                        Kelimanya itu, dalam makalah ini, dijadikan pokok bahasan. Namun demikian agar sistematikanya menjadi relatif lebih tepat, pembahasannya dimulai oleh ‘paradigma yang terakhir’ yaitu paradigma dalam kehidupan sekolah.

I. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan.

Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, Orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan.
Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional.Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka tidak berlebihan apabila pancasila menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan.
Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri, antara lain:

a. susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga
b. sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial
c. kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk tuhan.

Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga,pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas.Pembangunan sosial harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

1. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Politik

Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik bukan sekadar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter.Berdasar hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan (sila IV Pancasila). Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan.

Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral.Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial-politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan-terbalik:

• Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari;
• Mementingkan kepentingan rakyat (demokrasi) bilamana dalam pengambilan keputusan;
• Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan;
• Dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab;
• Tidak dapat tidak; nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan (keadilan-keberadaban) tersebut bersumber pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksi kedalam pewujudan masyarakat-warga (civil society) yang mencakup masyarakat tradisional (berbagai asal etnik, agama, dan golongan), masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah:

~ nilai toleransi;
~ nilai transparansi hukum dan kelembagaan;
~ nilai kejujuran dan komitmen (tindakan sesuai dengan kata);
~ bermoral berdasarkan konsensus (Fukuyama dalam Astrid: 2000:3).

2. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi

Sesuai dengan paradigma pancasila dalam pembangunan ekonomi maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila I Pancasila) dan kemanusiaan ( sila II Pancasila). Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dam humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk tuhan.Sistem ekonomi yang berdasar pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu.
Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan.Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara.
Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada Sila Keempat Pancasila; sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia. Dengan demikian subjudul ini menunjuk pada pembangunan Ekonomi Kerakyatan atau pembangunan Demokrasi Ekonomi atau pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia atau Sistem Ekonomi Pancasila.Dalam Ekonomi Kerakyatan, politik/kebijakan ekonomi harus untuk sebesarbesar kemakmuran/kesejahteraan rakyat—yang harus mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat (tidak lagi yang seperti selama Orde Baru yang telah berpihak pada ekonomi besar/konglomerat). Politik Ekonomi Kerakyatan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan ini ialah koperasi. Ekonomi Kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program kongkrit pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah.

Dengan demikian, Ekonomi Kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah/rakyat dalam berekonomi, sehingga lebih adil, demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam
Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Pusat (Negara) yang demokratis berperanan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kepastian hukum.

3. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Budaya

Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab.

Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Berdasar sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa.Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Paradigma-baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang terlibat, di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara berimbang (Sila Kedua).

Hak budaya komuniti dapat sebagai perantara/penghubung/penengah antara hak negara dan hak asasi individu. Paradigma ini dapat mengatasi sistem perencanaan yang sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, era otonomi daerah tidak akan mengarah pada otonomi suku bangsa tetapi justru akan memadukan pembangunan lokal/daerah dengan pembangunan regional dan pembangunan nasional (Sila Keempat), sehingga ia akan menjamin keseimbangan dan kemerataan (Sila Kelima) dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang akan sanggup menegakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI (Sila Ketiga).Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka-acuan-bersama, bagi kebudayaan – kebudayaan di daerah:

(1) Sila Pertama, menunjukan tidak satu pun sukubangsa ataupun golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
(2) Sila Kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warganegara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya;
(3) Sila Ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di kepulauan nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat;
(4) Sila Keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan;
(5) Sila Kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutserta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

4. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum

Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).

Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat (individu) memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara.
            Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Dengan ditetapkannya UUD 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi, yang di dalamnya terdapat pengaturan tiga kelompok materi-muatan konstitusi, yaitu:

(1) adanya perlindungan terhadap HAM,
(2) adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar, dan
(3) adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar.Sesuai dengan UUD 1945, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari UUD 1945 atau merupakan bagian dari hukum positif. Dalam kedudukan yang demikian, ia mengandung segi positif dan segi negatif. Segi positifnya, Pancasila dapat dipaksakan berlakunya (oleh negara); segi negatifnya, Pembukaan dapat diubah oleh MPR—sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UUD 1945.

Hukum tertulis seperti UUD—termasuk perubahannya—, demikian juga UU dan peraturan perundang-undangan lainnya, harus mengacu pada dasar negara (sila – sila Pancasila dasar negara).Dalam kaitannya dengan ‘Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum’, hukum (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila:

(1) Ketuhanan Yang Maha Esa,
(2) Kemanusiaan yang adil dan beradab,
(3) Persatuan Indonesia,
(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan
(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif (untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujuan aspirasi rakyat).

5. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Kehidupan Umat Beragama Bangsa

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Kehidupan Umat Beragama Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun, bahkan predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa kita di mata dunia internasional. Indonesia adalah Negara yang majemuk, bhinneka dan plural. Indonesia terdiri dari beberapa suku, etnis, bahasa dan agama namun terjalin kerja bersama guna meraih dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia kita.Namun akhir-akhir ini keramahan kita mulai dipertanyakan oleh banyak kalangan karena ada beberapa kasus kekerasana yang bernuansa Agama. Ketika bicara peristiwa yang terjadi di Indonesia hampir pasti semuanya melibatkan umat muslim, hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Masyarakat muslim di Indonesia memang terdapat beberapa aliran yang tidak terkoordinir, sehingga apapun yang diperbuat oleh umat Islam menurut sebagian umat non muslim mereka seakan-seakan merefresentasikan umat muslim.Paradigma toleransi antar umat beragama guna terciptanya kerukunan umat beragama perspektif Piagam Madinah pada intinya adalah seperti berikut:

1. Semua umat Islam, meskipun terdiri dari banyak suku merupakan satu komunitas (ummatan wahidah).
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsi:
a. Bertentangga yang baik
b. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
c. Membela mereka yang teraniaya
d. Saling menasehati
e. Menghormati kebebasan beragama.

Lima prinsip tersebut mengisyaratkan:
1) Persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama;
2) pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Dalam “Analisis dan Interpretasi Sosiologis dari Agama” (Ronald Robertson, ed.) misalnya, mengatakan bahwa hubungan agama dan politik muncul sebagai masalah, hanya pada bangsa-bangsa yang memiliki heterogenitas di bidang agama.

Hal ini didasarkan pada postulat bahwa homogenitas agama merupakan kondisi kesetabilan politik. Sebab bila kepercayaan yang berlawanan bicara mengenai nilai-nilai tertinggi (ultimate value) dan masuk ke arena politik, maka pertikaian akan mulai dan semakin jauh dari kompromi.Dalam beberapa tahap dan kesempatan masyarakat Indonesia yang sejak semula bercirikan majemuk banyak kita temukan upaya masyarakat yang mencoba untuk membina kerunan antar masayarakat. Lahirnya lembaga-lembaga kehidupan sosial budaya seperti “Pela” di Maluku, “Mapalus” di Sulawesi Utara, “Rumah Bentang” di Kalimantan Tengah dan “Marga” di Tapanuli, Sumatera Utara, merupakan bukti-bukti kerukunan umat beragama dalam masyarakat.
Ke depan, guna memperkokoh kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia yang saat ini sedang diuji kiranya perlu membangun dialog horizontal dan dialog Vertikal. Dialog Horizontal adalah interaksi antar manusia yang dilandasi dialog untuk mencapai saling pengertian, pengakuan akan eksistensi manusia, dan pengakuan akan sifat dasar manusia yang indeterminis dan interdependen.

Identitas indeterminis adalah sikap dasar manusia yang menyebutkan bahwa posisi manusia berada pada kemanusiaannya. Artinya, posisi manusia yang bukan sebagai benda mekanik, melainkan sebagai manusia yang berkal budi, yang kreatif, yang berbudaya.

2.6             Bersikap positif terhadap pancasila sebagai ideologi terbuka

Sikap positif terhadap kebenaran Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan menunjukkan sikap/perilkau positif sebagai berikut :

1. Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan

Bahwa setiap warga negara Indonesia sudah seharusnya memiliki pola pikir, sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan sikap dalam memeluk salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Sikap dan perilaku positif nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sehubungan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat ditunjukkan antara lain :

1.      Melaksanakan kewajiban dalam keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

2.      Membina kerja sama dan tolong menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing.

3.      Mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang.

4.      Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain, dan lain-lain.

2. Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Kemanusiaan

Dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan sifat ideologi Pancasila yang terbuka, maka sikap dan perilaku kita harus senantiasa mendudukkan manusia lain sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hak dan kewajibannya dihormati secara beradab. Dengan demikian tidak akan terjadi penindasan atau pemerasan. Segala aktivitas bersama berlangsung dalam keseimbangan, kesetaraan dan kerelaan. Sikap dan perilaku positif menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehubungan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat ditunjukkan antara lain :

1.      Memperlakukan manusia/orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

2.      Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan sebagainya.

3.      Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain.

4.      Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, seperti : menolong orang lain, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, menolong korban banjir, dan lain-lain.

3. Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Persatuan Indonesia

Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia sesuai dengan sifat idelogi Pancasila yang terbuka, mengharuskan setiap warga negara Indonesia agar tetap mempertahankan keutuhan dan tegak-kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita menyadari bahwa negara kesatuan ini memiliki berbagai keanekaragaman (ke-Bhinneka Tunggal Ika-an) dari segi agama, adat, budaya, ras, suku dan sebagainya yang harus didudukkan secara proporsional. Oleh sebab itu, jika terjadi masalah atau konflik kepentingan maka sudah seharusnya kepentingan bangsa dan negara diletakkan di atas kepentingan pribadi, kelompok dan daerah/golongan. Sikap dan perilaku positif menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia sehubungan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat ditunjukkan antara lain :

1.      Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika suatu saat diperlukan.

2.      Bangga dan cinta tanah air terhadap bangsa dan negara Indonesia.

3.      Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

4.      Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, dan lain sebagainya.

4. Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai-nilai permusyawaratan/perwakilan mengandung makna bahwa hendaknya kita dalam bersikap dan bertingkahlaku menghormati dan mengedepankan kedaulatan negara sebagai perwujudan kehendak seluruh rakyat. Rakyatlah yang sesungguhnya memiliki kedaulatan atau kedudukan terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan sifat ideologi Pancasila yang terbuka, maka dalam memaknai nilai-nilai permusyawaratan/perwakilan, aspirasi rakyat menjadi pangkal tolak penyusunan kesepakatan bersama dengan cara musyawarah/perwakilan. Apabila dengan musyawarah tidak dapat tercapai kesepakatan, dapat dilakukan pemungutan suara. Setiap keputusan hasil kesepakatan bersama mengikat sedua pihak tanpa kecuali, dan semua pihak wajib melaksanakannya. Sikap dan perilaku positif menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan/perwakilan sehubungan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat ditunjukkan antara lain :

1.      Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

2.      Tidak boleh memaksakan kehendak, intimidasi dan berbuat anarkhis (merusak) kepada orang/barang milik orang lain jika kita tidak sependapat.

3.      Mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

4.      Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan lain sebagainya.

5. Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Keadilan Sosial

Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakuat Indonesia yang sesuai dengan sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka, hal ini akan mengarah pada terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Kesejahteraan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan merata di seluruh daerah. Dengan demikian, dapat dihindari terjadinya kesenjangan yang mencolok baik dibidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Sikap dan perilaku positif menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia sehubungan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat ditunjukkan antara lain :

1.      Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakat sekitar.

2.      Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang lain/umum, seperti : mencoret-coret tembok/pagar sekolah atau orang lain, merusak sarana sekolah/umum, dan sebagainya.

3.      Suka bekerja keras dalam memecahkan atau mencari jalan keluar (solusi) masalah-masalah pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.

4.      Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial melalui karya nyata, seperti : melatih tenaga produktif untuk trampil dalam sablon, perbengkelan, teknologi tepat guna, membuat pupuk kompos, dan sebagainya.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pancasila sebagai ideologi merupakan ide atau gagasan-gagasan yang menjadi falsafah hidup yang harus dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, maupun bernegara. Sebagai ideologi nasional Pancasila telah tumbuh dan berkembang dari sosio-budaya masyarakat yang terkristalisasi menjadi nilai filosofis. Ideologi yang konstitusional sebagai ideologi terbuka, Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Ideologi lahir dan kemudian berkembang dari adanya kepercayaan politik yang terbentuk dan kemauan umum, perjanjian masyarakat sebagai realitas historis. Nilai-nilai pancasila tidak boleh diubah-ubah,namun pelaksanaanya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap kurun waktu. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar pancasila namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkrit, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual.Pancasila sebagai ideologi terbuka sangatlah penting bagi indonesia sebagai pedoman hidup sehingga dapat melaksanakan tujuan pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka atau universal yang sebagaiman tercantum pada pembukaan UUD 1945.

3.2 Saran

Sebagai warga negara yang baik, jika kita telah mengerti dan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila hendaknya dilaksanakan dengan baik agar terciptanya kondisi masyarkat yang aman, damai, tertib dan tentram.Banyak langkah-langkah yang harus kita ambil untuk menjalankan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia yang menghargai ideologi negaranya.

Daftar Pustaka

Suteng Bambang, Saptono,Wasitohadi, Mawardi.2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XII. Jakarta:Erlangga.

Perbedaan Ideologi terbuka dan Ideologi Tertutup _ Ilmu Pengetahuan.htm

PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI - Pancasila.htm

Pancasila sebagai Paradigma - Empat Pilar Kebangsaan Indonesia.htm